Kemenparekraf Ajukan Tambahan Anggaran Rp 3 Triliun di Tahun 2025, Untuk Apa Saja?
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3 triliun untuk tahun 2025 guna memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno menyampaikan bahwa pengajuan ini penting untuk meningkatkan pencapaian sektor parekraf yang telah berhasil naik 10 peringkat dalam Travel Tourism Development Index (TTDI) versi World Economic Forum (WEF) dan mempertahankan posisi teratas sebagai destinasi ramah Muslim. Tambahan anggaran ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDB pariwisata, dan mendukung target pemerintah menuju Indonesia Emas 2045.
INDONEWSPORTAL.COM - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3.052.364.852.000 untuk tahun 2025.
Tambahan ini diajukan guna menghadirkan program-program yang mampu mengembangkan dan memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) di Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, menyatakan bahwa tambahan anggaran ini sangat penting untuk kemajuan sektor parekraf.
Menurutnya, pengajuan ini bertujuan untuk meningkatkan pagu indikatif tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam surat bersama antara Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan.
"Kita berharap ini bisa diperjuangkan untuk ditingkatkan demi memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif kita," ujar Sandiaga.
Sandiaga menekankan bahwa sektor parekraf Indonesia telah mencapai berbagai prestasi membanggakan. Salah satunya adalah peningkatan peringkat Indonesia dalam Travel Tourism Development Index (TTDI) versi World Economic Forum (WEF), yang naik 10 peringkat dari posisi 32 menjadi 22 dunia.
Selain itu, Indonesia kembali menduduki peringkat teratas sebagai destinasi ramah Muslim versi Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2024.
"Saya berprasangka baik saja dengan permintaan penambahan anggaran ini dan rekan-rekan di Badan Anggaran DPR akan berjuang, akhirnya ini akan berakhir dengan baik untuk semua," tambah Sandiaga.
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf), Angela Tanoesoedibjo, menjelaskan bahwa anggaran yang ditetapkan mengalami penurunan sebesar 49,96% dari pagu anggaran tahun 2024.
Tambahan anggaran ini diajukan untuk mengawal rancangan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2025, yang mengarahkan sektor parekraf sebagai agenda pembangunan transformasi ekonomi.
Angela memaparkan bahwa target indikator sasaran pencapaian tahun 2025 meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga 5,3-5,6%, peningkatan persentase PDB pariwisata sebesar 4,6%, pencapaian nilai devisa pariwisata sebesar 22,1 miliar dolar AS, dan peningkatan proporsi PDB ekonomi kreatif menjadi 7,92%.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Agustina Wilujeng Pramestuti, memberikan respons positif terhadap pengajuan tambahan anggaran ini. Menurutnya, tambahan anggaran ini perlu diajukan untuk mengembangkan sektor parekraf Indonesia menjadi lebih berkualitas dan berkelanjutan.
"Kita sama-sama berusaha, dan oleh karena itu kami mendesak Kemenparekraf untuk mengajukan kembali penambahan anggaran ini dalam rapat internal pemerintah sehingga ini bisa masuk dalam usulan pagu sementara," kata Agustina.
Terpisah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyoroti tantangan ekonomi global yang memengaruhi investasi di sektor pariwisata, termasuk tingkat inflasi, tensi geopolitik, perubahan iklim, dan penuaan populasi.
Meski demikian, Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang tangguh dengan kebijakan fiskal yang baik sebagai alat strategis menjaga stabilitas ekonomi.
Sri Mulyani menekankan pentingnya sektor pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
Infrastruktur berkualitas baik menjadi kunci dalam membuka potensi pertumbuhan sektor ini. "Tidak ada pariwisata tanpa infrastruktur yang berkualitas baik," tuturnya.
Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mendukung sektor pariwisata melalui alokasi anggaran, peningkatan layanan kesehatan, pengembangan destinasi pariwisata, dan program perlindungan sosial.
Selain itu, dukungan pemerintah juga mencakup pemberian insentif fiskal dan insentif pajak, termasuk dalam bentuk zona ekonomi khusus.
Sri Mulyani menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah serta sektor swasta sangat penting dalam mendorong pertumbuhan pariwisata untuk kemakmuran rakyat.
"Pariwisata adalah sektor yang sangat penting dalam ekonomi. Pariwisata juga dapat memberikan interaksi yang baik di antara umat manusia, sehingga kita dapat menciptakan dan membangun perdamaian dan kemakmuran," tutupnya.