INDONEWSPORTAL.COM - Puluhan pegawai honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan turun ke jalan, menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Banyumas pada hari Rabu (8/5/2024) siang.
Mereka, yang tergabung dalam Ikatan Pegawai Non ASN Banyumas (IWANAMAS), memenuhi kantor Dewan dengan tuntutan yang sama: kejelasan nasib mereka sebagai honorer.
Ketua IWANAMAS, Agil Prasetyo, menegaskan bahwa kunjungan mereka ke kantor DPRD adalah untuk menekankan perlunya penyelesaian bagi para honorer.
"Kita menuntut Undang-Undang terkait penyelesaian status honorer di tahun 2024. Di Banyumas, masih ada sekitar 4 ribu lebih honorer yang belum mendapatkan kejelasan statusnya," ujarnya kepada Indonewsportal.
Selain menuntut agar semua data honorer terdaftar dengan jelas di Badan Kepegawaian Negara (BKN), mereka juga menginginkan status mereka segera diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Kita berharap status kita menjadi ASN tanpa harus melewati tes tambahan. Namun, jika tes diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kita akan melaksanakannya," tambahnya.
Beberapa honorer bahkan telah mengabdi sejak tahun 2005, namun masih belum mendapatkan kepastian statusnya.
"Ada yang sudah mengabdi sejak 2005, 2010, dan sebagainya. Sesuai usia pengabdian mereka, seharusnya sudah diangkat. Namun, regulasi saat itu belum mengizinkan," jelas Agil.
Dalam proses pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dari 5 ribu honorer, hanya sebagian yang telah diterima dan lulus.
"Saat pendataan oleh BKN pada 2021, hampir 5 ribu honorer terdaftar di Banyumas. Namun, hanya sebagian yang lolos ujian PPPK. Sisanya, sekitar 4 ribu lebih, masih menunggu pengangkatan," ungkapnya.
Merespon tuntutan para honorer tersebut, Ketua Komisi I DPRD Banyumas, Sardi Susanto, memberikan jaminan bahwa 4.222 honorer akan diangkat pada tahun ini.
Saat bertemu dengan para honorer dari IWANAMAS, Sardi menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
"Saya selalu memperjuangkan kesejahteraan para honorer. Semua harus didata dengan baik," katanya.
Meskipun demikian, Sardi mengakui bahwa masih ada beberapa honorer yang belum terdaftar dengan baik.
"Keterbatasan informasi menyebabkan beberapa honorer tercecer dalam pendataan. Ini juga menjadi perjuangan kita," lanjutnya.
Berdasarkan data yang ada, terdapat 5.848 tenaga honorer di Banyumas. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.600 telah diangkat antara tahun 2021 hingga 2023. Namun, masih ada 4.222 tenaga honorer yang menunggu pengangkatan.
Sardi menegaskan bahwa setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, semua honorer akan diangkat.
"Pemerintah pusat telah menjamin pengangkatan semua honorer. Mereka yang akan mengikuti tes akan diberikan NIP, sementara yang lain akan diangkat dengan sistem paruh waktu," terangnya.
Meskipun rencana perekrutan PPPK dan CPNS sudah disusun oleh Menpan, implementasinya terkendala oleh belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) yang diperlukan.
"Kami akan mendesak presiden untuk segera mengeluarkan PP tersebut agar rencana perekrutan dapat segera dilaksanakan," pungkasnya.
Dengan jaminan tersebut, para honorer di Banyumas kini menanti realisasi dari komitmen yang telah diumumkan oleh Komisi I DPRD Banyumas.