INDONEWSPORTAL.COM - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas diminta segera mengevaluasi kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pariwisata. Saat ini, kinerja BLUD Pariwisata dinilai masih jauh dari yang diharapkan.
Demikian disampaikan Anggota DPRD Banyumas Fraksi PDI Perjuangan, Didi Rudianto SPar MM, Minggu (2/6/2024).
Dia menyampaikan, ada beberapa hal yang bisa menjadi poin evaluasi. "Semuanya itu terkait kinerja BLUD Pariwisata yang menurut saya masih kurang optimal," kata dia.
Yang pertama menurut Didi ialah soal tata kelola yang ada di BLUD Pariwisata. Dia menuturkan, pernah menjumpai sampah begitu berserakan area di sekitar Menara Teratai Purwokerto.
Padahal kebersihan adalah hal yang sangat terlihat dan termasuk persoalan paling dasar dalam pengelolaan tempat wisata.
"Bagaimana orang tertarik berkunjung kalau di lokasi wisata itu ditemui sampah bercecer," katanya.
Soal tata kelola, Didi menyorot hal yang lebih dalam lagi. Dia menilai, BLUD Pariwisata perlu menempatkan orang sesuai dengan skill atau keahlian yang dimiliki dan disesuaikan pula dengan bidang kerja yang ada.
"Prinsip ther right man on the right place. Saya melihat ini perlu diperbaiki lagi di dalam tubuh BLUD," tegasnya.
Didi juga memberikan catatan yang kedua, yakni soal target kunjungan wisatawan yang tak tercapai. Berdasar data yang diterimanya, target kunjungan wisatawan musim lebaran lalu ialah sebanyak 120 ribu pengunjung. Namun, jumlah kunjungan yang tercapai hanya sebanyak 62 ribu pengunjung.
"Jumlah 62 ribu pengunjung itu katanya lebih banyak dibanding kunjungan saat musim lebaran 2023 lalu. Tetapi tetap saja, pada tahun ini, dibanding target yang ditetapkan dengan yang berhasil diraih, angkanya masih sangat jauh," kata dia.
Didi mengingatkan, BLUD Pariwisata harus memahami jika uang pembangunan fasilitas wisata yang dikelola oleh BLUD itu didapat dari dana pinjaman PEN.
Untuk pariwisata, Banyumas mendapat pinjaman senilai Rp187 miliar. Ada kewajiban untuk mengangsurnya.
Didi menuturkan, pada tahun 2023 lalu, pendapatan BLUD pariwisata sebesar Rp18,4 miliar, sementara belanja operasional mencapai Rp16,1 miliar. Dengan begitu, hanya ada selisih sekitar Rp2,3 miliar.
"Saya pikir ini kurang memuaskan," katanya. Apalagi besarnya cicilan yang dibayarkan nilainya mencapai Rp20 miliar lebih.
Ketua DPRD Banyumas dr Budhi Setiawan saat rapat paripurna pada Senin (27/5/2024) menyatakan, DPRD memberikan rekomendasi terkait soal pengelolaan BLUD Pariwisata yang mengelola obyek wisata yang dibangun hasil pinjaman PEN dari pemerintah pusat.
Soal BLUD Pariwisata, dr Budhi menegaskan, juga tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan awal. Menurutnya, dulu target pendapatan dalam satu tahun dipatok sebesar Rp 40 miliar. Ternyata hanya terealisasi Rp 18 miliar. Sedangkan biaya operasional mencapai Rp 16 miliar lebih. (*)