INDONEWSPORTAL.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga terus memperkuat komitmennya dalam menekan angka stunting di wilayahnya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bappelitbangda, Kusmartadi, saat pelaksanaan penilaian kinerja 8 aksi konvergensi penurunan stunting di Badan Perencana Pembangunan Daerah (BPPD) Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (29/5).
Dalam penjelasannya, Kusmartadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dalam mengatasi masalah stunting. Mengingat banyaknya perusahaan di Purbalingga yang mempekerjakan tenaga kerja wanita, Pemkab menggandeng manajemen perusahaan untuk mendukung para ibu menyusui (Busui).
"Perusahaan diminta menunjuk Kader Kesehatan yang bertugas memotivasi Busui memberikan ASI eksklusif, serta menyediakan ruang laktasi yang memadai," ujarnya.
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Purbalingga menunjukkan adanya peningkatan cakupan ASI dari 73,6% pada tahun 2022 menjadi 77,5% pada tahun 2023. Ini merupakan hasil dari upaya intensif yang melibatkan berbagai pihak dalam meningkatkan kesadaran dan fasilitas pendukung bagi ibu menyusui.
Untuk tahun 2024, Pemkab Purbalingga menargetkan prevalensi stunting turun menjadi 13%. Kusmartadi menekankan bahwa keberadaan data yang akurat mengenai ibu hamil, ibu menyusui, dan bayi yang baru lahir sangat penting dalam mencapai target ini.
"Monitoring yang efektif hanya bisa dilakukan jika data yang kami miliki akurat dan up-to-date. Oleh karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan Puskesmas dan Kader Kesehatan di lapangan," tambahnya.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Purbalingga, Devi Setyawati, yang mengikuti kegiatan tersebut secara daring di Ruang Rapat Kepala Dinkes, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan monitoring bulanan melalui Puskesmas. Bidan Desa dan Kader Kesehatan bertugas mendata dan mendampingi ibu hamil, Busui, batita, dan balita.
"Kami memastikan setiap ibu hamil dan menyusui mendapat pendampingan yang memadai, serta pemahaman yang cukup tentang pentingnya ASI eksklusif dan nutrisi yang tepat bagi bayi mereka," jelas Devi.
Pada tahun 2023, ketersediaan data mencapai 77%, dan pada triwulan pertama tahun 2024 meningkat menjadi 87,25%. Angka ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kesehatan ibu dan anak yang dijalankan oleh Pemkab Purbalingga.
Selain fokus pada pendampingan, Pemkab Purbalingga juga gencar melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting. Berbagai kampanye kesehatan digelar di desa-desa, melibatkan tokoh masyarakat dan kader kesehatan sebagai agen perubahan.
"Pencegahan stunting harus dimulai dari pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan perawatan kesehatan sejak dini," ungkap Kusmartadi.
Kerjasama dengan sektor swasta juga diperluas, tidak hanya dalam penyediaan ruang laktasi tetapi juga dalam program-program CSR (Corporate Social Responsibility) yang mendukung kesehatan ibu dan anak.
Perusahaan-perusahaan di Purbalingga diajak untuk berkontribusi dalam program edukasi dan penyediaan fasilitas kesehatan di lingkungan kerja mereka.
Pemkab Purbalingga juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya penurunan stunting. Berbagai program bantuan dan pendampingan teknis diberikan untuk memastikan setiap daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
"Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat dan sektor swasta, kami optimis dapat menurunkan angka stunting secara signifikan," pungkas Kusmartadi.
Komitmen Pemkab Purbalingga dalam menekan angka stunting merupakan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak.
Dengan upaya bersama dan kolaborasi yang solid, diharapkan prevalensi stunting di Purbalingga dapat terus menurun, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh sehat dan berpotensi maksimal.