INDONEWSPORTAL.COM- Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Banyumas yang baru yakni Agus Nur Hadie menyatakan akan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembas tugas-tugas yang diamanatkan kepadanya.
Pj Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro melantik dan mengambil sumpah jabatan Agus Nur Hadie sebagai Pj Sekda Kabupaten Banyumas, Kamis (16/05/24), di Pendopo Si Panji Purwokerto.
Agus Nur Hadie SSos MSi, Asisten Administrasi dan Umum Setda Banyumas dilantik sebagai Penjabat Sekda mengantikan Ir. Junaidi MT penjabat Sekda sebelumnya karena menunaikan ibadah haji.
Agus Nur Hadie nantinya akan menjabat selama 3 bulan atau hingga dilantiknya Sekda definitif.
Saat menyampaikan sambutan, Hanung berpesan agar Pj Sekda menekankan kinerjanya terhadap sejumlah sasaran atau target yang harus dicapai.
Ada beberapa sasaran yang harus dicapai yakni mulai realisasi indeks birokrasi, indeks pembangunan manusia dan laju pertumbuhan ekonomi.
Hanung juga menyoroti soal capaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Banyumas dan juga masalah pengangguran.
Dia juga meminta masalah sampah yang akhir-akhir ini terasa mencuat untuk dicarikan solusinya.
"Termasuk masalah air baku, inflasi, defisit APBD sebesar Rp 60 Miliar, skenario penyusunan APBD 2025, dan penyehatan BUMD. Ini persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan," kata Hanung.
Terkait hal tersebut, Agus Nur Hadie menerangkan, pentingnya kolaborasi dan sinergitas antar OPD, swasta, perbankan, perguruan tinggi, dan media massa, termasuk elemen masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
"Yang pasti, kami akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Pj Sekda terdahulu. Selain itu, kita juga memerlukan kolaborasi sinergitas. Masalah Banyumas bukan hanya menjadi masalah Pemkab Banyumas saja. Banyak masalah yang penyelesaiannya membutuhkan kolaborasi," kata dia.
Agus Nur Hadie mengatakan, masalah penyehatan BUMD memang harus segera dilakukan. Saat ini, tidak dipungkiri jika di Kabupaten Banyumas ada beberapa BUMD yang tidak produktif atau kurang sehat.
"Saya akan membentuk tim untuk mempelajari permasalahan BUMD ini. Kita harus akui jika ada BUMD yang kurang produktif atau kurang sehat," katanya.
Dia menambahkan, untuk menyehatkan itu, akan ada pembahasan dengan tim yang berisi ahli ekonomi, ahli hukum, ahli sosial dan sebagainya.
Selain itu, dia akan melibatkan perguruan tinggi untuk mempelajari bagaimana agar BUMD yang ada itu efektif, kata dia.
Tentang permasalahan sampah, hal tersebut tidak boleh dipandang dari sisi pemerintah saja.
"Masalah sampah tidak cukup dilihat dari sisi pemerintah saja. Kita harus kolaborasi dengan banyak pihak. Perilaku masyarakat juga ikut menentukan dalam soal pengelolaan sampah," kata dia.
Begitu juga dengan masalah yang lain, seperti pembangunan, kemiskinan, kematian anak dan ibu hamil serta lainnya.
"Defisit APBD Rp 60 miliar, salah satu upayanya adalah efisiensi dan peningkatan PAD. Soal efisiensi maka sangat memungkinkan untuk anggaran-angggaran operasional akan kita kurangi, perjalanan dinas, honor akan kita kurangi," lanjutnya.
Namun, tidak sebatas pada efisiensi anggaran, dia tegaskan itu harus tetap dibarengi dengan peningkatan PAD.
"Kita mesti bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menggali potensi pendapatan yang banyak belum tergali," sambungnya. (*)